Ketua TP-PKK Kab. Trenggalek Serahkan Bantuan Kepada Sejumlah Warga Sekaligus Ajak Desa Hidupkan Peran PKK Sebagai Duta Penyalur Informasi yang Benar Kepada Masyarakat
Publisher : Administrator-Trenggalek
Hits : 139
Ketua TP-PKK Kab. Trenggalek, Ibu Novita Hardini, S.E. kembali menyerahkan bantuan ke sejumlah warga di Kecamatan Pule. Penyerahan bantuan ini dilakukan saat melakukan sosialisasi 10 aksi gerakan berjarak untuk melawan Pandemi Corona. Rabu (6 Mei 2020)
Melalui program bergerak membantu sesama, Ibu Novita serahkan bantuan kepada perwakilan warga yang diajukan oleh TP- PKK Kecamatan Pule. Ada yatim piatu, penyandang disabilitas maupun sejumlah pejuang PAUD. Salah satunya Mbah Kadinem nenek 80 tahun warga Desa Pule yang tinggal di gubuk reot bersama cucunya.
Mbah Kadinem belum pernah mendapatkan bantuan sosial resmi dari pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Hal ini dikarenakan Mbah Kadinem belum memiliki NIK sendiri. Kedatangan Ibu Novita disini untuk melihat langsung sekaligus memberikan bantuan dan mencarikan solusi yang tepat untuk permasalahan ini.
"Bantuan ini merupakan bantuan berupa dana dan bantuan berupa sembako. Sedangkan bantuan dana kita ambilkan dari donasi yang kita galang dibawah naungan PKK," ujar Ibu Novita. Kami juga menugaskan kepada TP-PKK Desa untuk membantu Kepala Desa maupun Perangkat Desa untuk mengcross check data dengan baik bagi masyarakat yang tidak mempunyai NIK.
"Hari ini kembali lagi seperti Pak Slamet di Karangan, si mbah ini juga tidak memiliki NIK dan masih menjadi satu dengan NIK anaknya, sehingga nenek ini belum pernah mendapatkan salah satu jenis bantuan sosial dari Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Setelah kedatangan kami kesini kami akan melaporkan ini dan memproses mulai pemecahan KK dan mendaftarkan beliau kepada beberapa program bantuan sosial yang ada,lanjut Ibu Novita.
Menanggapi soal warganya yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali ini, Kepala Desa Pule, Bapak Purwadi menerangkan bawasannya yang bersangkutan belum memiliki KK sendiri. Saat ini masih ikut KK anaknya yang Pegawai Negeri meskipun tidak tinggal satu rumah dengan anaknya. Desa juga sering memberikan bantuan kepada beliau, tegas Purwadi.
Karena KK nya belum terpisah, membuat pihak Desa tidak bisa berbuat banyak, apalagi mengikutkan yang bersangkutan kedalam program bantuan sosial dari Pemerintah. Status dalam KK ada anak yang dirasa mampu atau berstatus PNS.
Bapak Purwadi juga berkeluh kesah kepada Ibu Novita, bawasannya kondisi di lapangan belum tentu seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Bisa saja orang yang mendapatkan bantuan itu rumahnya bagus, namun didalamnya mungkin ada janda yang sudah renta atau tidak munkin mencari sumber penghasilan lagi. Sedangkan untuk anak mungkin penghsilannya pas pasan. Selain itu ada juga orang tua yang tinggal dirumah reot namun tidak mendapatkan bantuan. Namun setelah dilihat ternyata dalam KK nya masih menjadi satu dengan anak yang berstatus PNS seperti Mbah Kadinem ini. Atau mungkin sudah didaftarkan namun statusnya masih masa tunggu, sehingga belum mendapatkan bantuan.
Kendala seperti ini yang dialami oleh Desa saat ini. "Bukannya Desa tidak bergerak maupun tidak berjuang untuk rakyatnya namun kondisinya kadang seperti itu dan tidak semua masyarakat mengerti dan tahu akan kondisi ini," tegas Bpk. Purwadi.
Selain Itu Ibu Novita juga mengajak Desa Untuk Hidupkan Peran PKK Sebagai Duta Penyalur Informasi yang Benar Kepada Masyarakat dalam kondisi Pandemi Corona seperti ini, apalagi saat ini Ibu Novita juga tengah mencanangkan 10 rencana aksi gerakan berjarak. Banyak warga masyarakat yang menyangsikan sportifitas Pemerintah, termasuk Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Banyak anggapan miring yang ditujukan kepada Pemerintah maupun Aparatur Desa, padahal pada kenyatannya semua itu belum tentu benar adanya.
"Beberapa Aparatur Desa itu juga tidak terlepas dari sasaran warga. Wajar bila warga kebingungan untuk mencukupi kebutuhan dimasa pandemi corona ini," tutur Ibu Novita
Hal ini menimbulkan sikap yang ditunjukkan warga cenderung menyalahkan Aparatur Desa maupun Aparatur Negara yang ada tentang keadilan pembagian bantuan sosial, dan yang lain sebagainya.
"Tadi saya menyampaikan ke Aparatur Desa dan juga Kepala Desa untuk melibatkan PKK. Karena PKK itu bisa membantu mengcover kegiatan, tujuan atau proses yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Desa untuk dijelaskan kepada warga dengan cara yang baik. Menurut kami semuanya ada beberapa cara yang belum efektif dilakukan oleh Aparatur Desa dan warga belum memahami bagaimana proses bantuan sosial yang ada. Pemerintah desa bukan berarti berbohong atau pemerintah desa itu tidak berjuang atau melakukan apapun, namun kita membantu untuk menjelaskan kepada warga dan masyarakat yang lebih luas lagi," lanjut Ibu Novita.
"Tentunya kami bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar. Tidak ada keinginan dari kami jika selama proses pemberian bantuan sosial ada ketidak Adilan didalamnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya semaksimal mungkin tak ada satupun nama warga terdampak yang tidak menerima bantuan. Warga hanya harus di edukasi tentang alur proses penerimaan bantuan, dan jangan mudah mengeluarkan statement jika belum jelas dasar hukum, sumbernya dan mendapatkan konfirmasi yang kompeten di bidangnya. Meskipun masa Pandemi Covid 19 ini semua sedang di uji, bukan berarti kita lupa bagaimana kebijaksanaan dalam mengelolah berita yang sifatnya bias atau hoax." Tutup Ibu Novita.
#PKKTrenggalekMeroket
(TP-PKK Kab. Trenggalek)